Partai Gerakan Rakyat Resmi Daftar ke Kemenkum, Sahrin Hamid Tegaskan Partai Dibangun oleh Aspirasi Masyarakat

Partai Gerakan Rakyat (PGR) resmi mengajukan pendaftaran sebagai partai politik kepada Kementerian Hukum (Kemenkum) RI. Penyerahan berkas dilakukan di Gedung Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (23/7/2026), sekaligus menandai langkah awal partai menuju pengesahan sebagai badan hukum.

Di balik proses administratif tersebut, Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid, menegaskan bahwa identitas utama partainya terletak pada asal-usul pembentukannya. Menurutnya, PGR hadir atas dorongan masyarakat yang menginginkan ruang politik baru untuk menyalurkan aspirasi secara demokratis.

Sahrin mengatakan Partai Gerakan Rakyat tidak dibentuk oleh kelompok elite ataupun tokoh tertentu yang memiliki kepentingan politik sesaat. Sebaliknya, partai tersebut lahir melalui inisiatif masyarakat dari berbagai daerah yang menghendaki organisasi politik dengan semangat kebersamaan dan keterbukaan.

"Sejak awal, Partai Gerakan Rakyat dibangun dari inisiatif masyarakat. Karena itu, partai ini bukan milik individu, bukan milik keluarga, dan bukan pula milik kelompok tertentu. Partai ini merupakan milik seluruh rakyat Indonesia," ujar Sahrin dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Ia menjelaskan bahwa prinsip tersebut menjadi landasan dalam membangun struktur organisasi partai di seluruh Indonesia. Setiap proses pembentukan kepengurusan dilakukan melalui koordinasi bersama dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat di tingkat daerah.

Menurut Sahrin, keterlibatan masyarakat sejak awal berdirinya partai menjadi salah satu kekuatan utama yang mendorong berkembangnya organisasi hingga mampu memenuhi seluruh persyaratan administratif yang ditetapkan pemerintah.

Upaya tersebut membuahkan hasil setelah Partai Gerakan Rakyat berhasil melengkapi Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari 38 provinsi. Dokumen tersebut menjadi salah satu syarat penting sebelum partai dapat mengajukan pendaftaran resmi kepada Kementerian Hukum.

Ia mengungkapkan bahwa proses melengkapi seluruh persyaratan administrasi memerlukan waktu yang tidak singkat. Pengurus di tingkat pusat maupun daerah harus melakukan berbagai penyempurnaan dokumen agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Perjalanan ini membutuhkan kesabaran dan kerja sama seluruh pengurus. Kami melakukan berbagai perbaikan administrasi hingga akhirnya seluruh SKT dari 38 provinsi berhasil kami lengkapi pada 22 Juli 2026," kata Sahrin.

Keberhasilan menyelesaikan persyaratan tersebut, lanjut dia, menjadi bukti bahwa semangat gotong royong masih menjadi kekuatan utama dalam membangun organisasi politik. Tanpa dukungan kader dan masyarakat di berbagai daerah, proses administrasi tidak akan dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyerahan berkas pendaftaran kemudian diterima oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan ditandai dengan diterbitkannya Tanda Terima Pendaftaran. Tahapan tersebut menjadi awal dari proses evaluasi administrasi sebelum pemerintah memberikan status badan hukum kepada Partai Gerakan Rakyat.

Meski telah mencapai tahap tersebut, Sahrin menilai masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Ia menegaskan bahwa pengesahan badan hukum bukanlah tujuan akhir, melainkan fondasi bagi partai untuk mengikuti tahapan politik berikutnya.

Setelah memperoleh legalitas sebagai badan hukum, Partai Gerakan Rakyat akan mempersiapkan seluruh persyaratan agar dapat mengikuti proses verifikasi sebagai peserta Pemilu 2029. Konsolidasi organisasi di tingkat provinsi, kabupaten, hingga kecamatan menjadi salah satu agenda yang akan diprioritaskan.

Selain memperkuat struktur kepengurusan, partai juga berencana meningkatkan pendidikan politik bagi kader agar mampu menjalankan fungsi organisasi secara efektif. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat kesiapan partai menghadapi kompetisi politik nasional.

Sahrin optimistis semangat partisipasi masyarakat yang menjadi dasar pembentukan Partai Gerakan Rakyat akan terus terjaga dalam setiap tahapan pengembangan organisasi. Menurutnya, kepercayaan publik menjadi modal penting bagi partai untuk tumbuh sebagai organisasi politik yang memiliki akar kuat di tengah masyarakat.

Dengan dimulainya proses pendaftaran di Kementerian Hukum, Partai Gerakan Rakyat kini memasuki fase baru dalam perjalanan organisasinya. Partai berharap seluruh tahapan administrasi dapat diselesaikan sesuai ketentuan sehingga target menjadi peserta Pemilu 2029 dapat diwujudkan.